Bela Sudikerta, Pemilik Tanah di Pecatu: Ini Akal-akalan Bos Maspion

Minggu, 02 Desember 2018 | 15:06 WIB
Share Tweet Share

I Wayan Wakil (tengah), selaku pemilik tanah laba Pura Jurit Uluwatu di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, didampingi kuasa hukumnya Togar Situmorang (kiri), saat memberikan keterangan pers di Denpasar, Sabtu (1/12/2018). [foto: istimewa]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Dugaan banyaknya kejanggalan dalam penetapan Ketut Sudikerta sebagai tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Bali terkait kasus dugaan penipuan, penggelapan dan pencucian uang, ternyata bukan isapan jempol belaka.

Pasalnya, pemilik tanah di Pecatu yang menjadi objek perkara yang mengantar Sudikerta sebagai tersangka, justru membela mantan Wakil Gubernur Bali itu. Pemilik tanah sengketa bahkan menegaskan bahwa Sudikerta tidak memiliki peran penting dalam jual beli tanah tanah laba Pura Jurit Uluwatu di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, itu.

"Tidak ada peran Pak Sudikerta dalam transaksi jual - beli tanah, yang mengarah kepada tindakan pidana penipuan, penggelapan dan pencucian uang serta pemalsuan sertifikat," kata I Wayan Wakil, selaku pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5048 di Jimbaran seluas 38.650 M2 atas nama Pura Jurit Luhur Uluwatu, saat memberikan keterangan pers di Denpasar, Sabtu (1/12/2018).

Baca Juga:
Mantan Wagub Bali Jadi Tersangka, Togar: Ada Dugaan Kriminalisasi

Wayan Wakil bahkan membela Sudikerta, terkait penetapan status tersangka ini. Ia menilai, apa yang dilaporkan Bos Maspion Group Alim Markus ke Polda Bali melalui kuasa hukumnya Sugiharto, sangat tidak mendasar.

"Semua ini hanya akal-akalan pihak Alim Markus," tanda Wayan Wakil, yang didampingi kuasa hukumnya Togar Situmorang, SH, MH, MAP, yang kebetulan juga kuasa hukum Sudikerta.

Menurut Wayan Wakil, Sudikerta justru hanya sebagai pemberi informasi dan tidak ada sangkut pautnya dengan perkara tanah ini. Malah sebaliknya, Bos Maspion Group yang ditudingnya melakukan penipuan, penggelapan dan pencucian uang.

"Permasalahan ini justru bermula ketika Alim Markus membalik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5048 di Jimbaran seluas 38.650 M2 atas nama Pura Jurit Luhur Uluwatu milik I Wayan Wakil," ujar Wayan Wakil.

SHM tersebut dibalik nama menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT Marindo Gemilang yang juga milik Alim Markus. Proses balik nama SHM dan perubahan menjadi SHGB ini, lanjut Wayan Wakil, tanpa seizin dan sepengetahuan dirinya selaku pemilik asli SHM lahan.

Baca Juga:
Penetapan Tersangka Sudikerta Kental Aroma Pesanan?

"Yang lebih parah lagi, SHGB itu digadaikan ke Bank Panin dan menjadi jaminan kredit pada Bank Panin yang nilainya ditaksir ratusan miliar rupiah," tandasnya.

Wayan Wakil pun dengan tegas menyatakan bahwa ini semua adalah akal-akalan Alim Markus. Apapun perjanjian yang dibuat pihak Alim Markus, semuanya dia anggap cacat hukum. Sebab semua objek yang diperjanjikan itu sedang berperkara di Pengadilan Negeri Denpasar.

"Tahun 2011 objek tanah ini sedang bersengketa di Pengadilan Negeri Denpasar atas dua SHM. Pertama SHM Nomor 1825 atas nama Pura Luhur Uluwatu, dan kedua SHM Nomor 5048 atas nama Pura Luhur Jurit Uluwatu," terang Wayan Wakil.

Ia merasa sangat dirugikan dengan permasalahan ini dan mengaku bisa membuktikan akta-akta yang dibuat oleh Alim Markus itu semua cacat hukum.

"Saya menantang Alim Markus untuk debat terbuka agar dapat membuktikan siapa sebenarnya yang bermain dalam permasalahan ini," tegasnya.

Baca Juga:
Togar Ajak Netizen Hindari Body Shaming Jika Tak Mau Dipenjara

Atas perbuatan curang Alim Markus tersebut, Wayan Wakil tidak tinggal diam. Melalui kuasa hukumnya Togar Situmorang, ia sudah pernah melaporkan Alim Markus di Bareskrim Mabes Polri dengan Laporan Polisi Nomor: LP/ B/ 1165/ IX/ 2018/BARESKRIM tertanggal 20 September 2018.

Laporan ini telah mendapatkan Surat Tanda Terima Laporan Nomor: STTL/ 949/ IX/ 2018/ BARESKRIM di Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan tindak pidana penggelapan, penipuan/perbuatan curang, pemalsuan surat, sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP Pasal 372 KUHP, 378 KUHP, 263 KUHP JO 264 KUHP. Namun sayangnya, saat ini laporan Bareskrim tersebut turun ke Ditreskrimum Polda Bali.

"Kami minta laporan kami segera ditindaklanjuti Polda Bali. Segera panggil dan periksa Alim Markus. Polda jangan tebang pilih menangani kasus. Kok Pak Sudikerta yang tersangka, tapi malah Alim Markus yang jelas-jelas melakukan perbuatan pidana tidak disentuh," ujar Wayan Wakil.

Pihaknya meminta Polda Bali dalam penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penanganan perkara serta pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana di lingkungan kepolisian, harus menggunakan asas-asas legalitas, proporsionalitas, kepastian hukum, kepentingan hukum, kepentingan umum, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan juga kredibilitas. Sebab proses penyidikan perkara harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun.

"Kami meminta laporan kami terhadap Alim Markus untuk ditindaklanjuti dan terlapor segera diperiksa," pungkas Wayan Wakil.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar