Penetapan Tersangka Sudikerta Kental Aroma Pesanan?

Minggu, 02 Desember 2018 | 14:25 WIB
Share Tweet Share

Togar Situmorang. [foto: istimewa]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Mantan Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan serta pencucian uang. Penetapan status tersangka ini, dicurigai sebagai bentuk kriminalisasi serta kental nuansa pesanan pihak tertentu.

"Karena Pak Sudikerta seorang tokoh politik, calon anggota DPR RI, saya yakin ini ada dugaan politisasi, pesanan," kata kuasa hukum Sudikerta, Togar Situmorang, SH, MH, MAP, di Denpasar, Sabtu (1/12/2018).

Togar menyebut, Sudikerta yang juga ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Bali kemungkinan mendapatkan dukungan kuat dari masyarakat ketika saat ini dirinya maju sebagai calon anggota DPR RI Dapil Bali dari Partai Golkar.

"Nah, tiba-tiba ada penetapan tersangka. Berarti ada ketakutan-ketakutan orang tertentu dan memanfaatkan momen ini," tandas Togar, menduga.

Baca Juga:
Mantan Wagub Bali Jadi Tersangka, Togar: Ada Dugaan Kriminalisasi

Pemilik Law Firm Togar Situmorang & Associates itu pun mengingatkan, jangan sampai ada pesanan dan titipan dari tokoh politik atau pihak tertentu dalam penetapan tersangka kliennya ini. Jika itu terjadi, artinya pihak kepolisian tidak profesional, tidak objektif dan sudah disusupi kepentingan politik.

"Jangan ada tangan-tangan lain yang menginginkan seperti itu (Sudikerta tersangka, red)," ujar Togar, yang saat ini tengah menyelesaikan Disertasi Doktor pada Program Studi S-3 Ilmu Hukum Universitas Udayana itu.

Baca Juga:
Togar Ajak Netizen Hindari Body Shaming Jika Tak Mau Dipenjara

Ia juga meminta jangan sampai ada kriminalisasi terhadap Sudikerta. Sebab penetapan tersangka ini dinilai sangat janggal dan aneh serta terkesan dipaksakan.

"Jangan mengkriminalisasi Pak Sudikerta. Beliau orang baik," pinta Togar, yang juga Ketua Tim Hukum Pasangan Mantra-Kerta pada Pilgub Bali 2018.

Togar meminta persoalan ini murni didudukkan dalam ranah persoalan bisnis antara pihak yang terlibat. Jangan sampai masalah hukum ini ditumpangi kepentingan lainnya.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar