Mantan Wagub Bali Jadi Tersangka, Togar: Ada Dugaan Kriminalisasi

Sabtu, 01 Desember 2018 | 14:45 WIB
Share Tweet Share

Mantan Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta (kiri) bersama kuasa hukumnya Togar Situmorang, dalam sebuah kesempatan. [foto: indonesiakoran.com/ san edison]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Mantan Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta, telah menyandang status sebagai tersangka. Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali.

Sudikerta yang juga calon anggota DPR RI Dapil Bali dari Partai Golkar, menjadi tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan menggunakan surat palsu serta pencucian uang.

Penetapan tersangka ini direspon keras oleh Sudikerta, melalui kuasa hukumnya Togar Situmorang, SH, MH, MAP. Menurut dia, ada dugaan kuat, Sudikerta dikriminalisasi dalam kasus ini.

"Jangan mengkriminalisasi Pak Sudikerta. Beliau orang baik," ujar Togar, di Denpasar, Sabtu (1/12/2018).

Togar bahkan mengaku heran dan bingung dengan penetapan tersangka Sudikerta dalam perkara dugaan tindak pidana Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KHUP (penipuan dan penggelapan), Pasal 263 ayat (2) KUHP Tentang penggunaan surat palsu, dan Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Togar juga menuding ada banyak kejanggalan dalam penetapan Sudikerta sebagai tersangka ini. Sebab tidak ada peran Sudikerta dalam transaksi jual beli tanah laba Pura Jurit Uluwatu di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung seluas 38.650 m2 (SHM 5048/Jimbaran) kepada Maspion Grup melalui anak perusahaannya, PT Marindo Investama.

Togar juga menyebut, Sudikerta tidak pernah terlibat langsung dalam transaksi jual beli tanah ini, apalagi sampai memalsukan sertifikat atau melakukan penipuan dan penggelapan sebagaimana yang disangkakan pihak Maspion Group (Ali Markus) dalam laporannya ke polisi.

"Di situ menurut Polda Bali, ada Pasal 372, 378, TPPU dan 263 tentang adanya surat palsu. Lalu dibilang ada sertifikat palsu. Kalau sertifikat palsu, siapa yang memalsukan? Kapasitas Sudikerta apa?" tanya Togar.

"Kalau dibilang surat palsu, buktikan dulu surat palsu apa yang digunakan Sudikerta? Kalau sertifikat palsu, yang mana dipalsukan? Siapa yang melakukan? Kapan dan di mana dipalsukan? Apa keuntungan yang didapat? Berapa nominal yang didapatkan Sudikerta dengan menggunakan surat palsu itu?" imbuh pemilik Law Firm Togar Situmorang & Associates ini.

Selanjutnya terkait pasal penipuan dan penggelapan, Togar juga mengaku bingung dan heran. Ia menyebut penggunaan pasal tersebut tidak tepat untuk Sudikerta.

"Kalau dibilang Pak Sudikerta menipu, apa dan siapa yang ditipu? Kalau dibilang menipu harusnya berteman dengan Pak Ali Markus. Tapi Pak Sudikerta dan Pak Ali Markus tidak berteman," ujar Togar.

Ia pun menegaskan, perubahan dari tanah laba pura tersebut menjadi milik PT Marindo Gemilang tidak ada hubungannya dengan Sudikerta.

"Terbalik sebenarnya. Sebab justru Ali Markus yang menggadaikan sertifikat Pak Wayan Wakil, tanah yang punya laba pura ke Panin Bank. Jadi yang terima uang dari Panin Bank siapa?" tanya pria kelahiran Jakarta ini.

Terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Togar menegaskan, hal itu merupakan PR besar harus yang ditelusuri dan dibuktikan penyidik. Semestinya jika benar ada TPUU, sudah bisa ditelusuri ke mana dana mengalir dan pihak siapa saja yang menerima.

"Soal TPPU ini kan PR besar. Harus ada yang benar-benar mengkloning uang dan terstruktur. Ini semua mesti secara terstruktur dibuka. Kan gampang ditelusuri," ucapnya.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar