Dukung Polri Berantas Premanisme, Togar: Asal Jangan Membabi-buta!

Senin, 19 November 2018 | 11:31 WIB
Share Tweet Share

Togar Situmorang. [foto: indonesiakoran.com/ san edison]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Sikap tegas Kapolda Bali Petrus Reinhard Golose dalam melawan premanisme di Bali, mendapat apresiasi dari banyak kalangan. Apresiasi di antaranya datang dari advokat kawakan Togar Situmorang, SH, MH, MAP.

Advokat berjuluk "Panglima Hukum" ini sepakat bahwa preman yang melakukan tindakan kriminal dan meresahkan masyarakat, harus diberantas. Ini penting, mengingat Bali merupakan destinasi wisata yang sangat membutuhkan keamanan dan kenyamanan.

Namun demikian, calon anggota DPRD Provinsi Bali nomor urut 7 Dapil Kota Denpasar dari Partai Golkar itu juga mengingatkan bahwa Polri harus tetap menjunjung tinggi profesionalisme dan hak asasi manusia (HAM) dalam setiap pelaksanaan tugas dan operasi terkait pemberantasan aksi premanisme.

“Karena jika polisi tidak profesional dalam penanganan premanisme, justru berakibat pada pelanggaran-pelanggaran HAM,” ujar Togar Situmorang, di Denpasar, Minggu (18/11/2018).

Baca Juga:
Togar Situmorang Optimis Melenggang Mulus ke DPRD Bali, Karena Ini

Dewan Penasehat Forum Bela Negara itu juga mengingatkan agar pemerintah dan Polri, tidak mengulang cara-cara pemberantasan premanisme yang membabi buta seperti di tahun 1980-an. Di mana saat itu, aparat keamanan di Indonesia dengan leluasa melancarkan aksi kekerasan atas nama memerangi premanisme yang malah menjurus pada pelanggaran HAM.

“Berkaca pada pengalaman kasus penangkapan tanpa alasan yang masih muncul belakangan ini, sangat terbuka kemungkinan terjadi keberlanjutan dan keberulangan kasus kekerasan atas nama penegakan hukum yang sejatinya juga melanggar hukum,” tandas pemilik Law Firm Togar Situmorang & Associates itu.

Dikatakan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009, maka dalam menertibkan premanisme, Polri tidak boleh melakukan kekuatan yang berlebihan (exxesive use of force).

Baca Juga:
Nahkodai GNPK-RI Bali, Togar Komit Bantu KPK Babat Koruptor

Selain itu, Polri juga harus mengacu pada aturan ketat penggunaan kekuatan sesuai dengan prinsip internasional dan aturan yang berlaku, yaitu prinsip proporsionalitas (sesuai tujuan sah yang akan dicapai dan beratnya pelanggaran), keabsahan (sesuai dengan hukum yang berlaku), akuntabiltas (pertanggungjawaban hukum terhadap penggunaan kekuatan) dan kebutuhan (baru dilakukan jika memang dalam keadaan terdesak).

Polri, lanjut Togar Situmorang, juga harus menghormati prinsip praduga tak bersalah, tidak diskriminatif, dan memastikan efektivitas hak-hak para tersangka, seperti pendampingan pengacara, akses bagi keluarga dan lain sebagainya sesuai prinsip peradilan yang baik (fair trial) dan mekanisme pemidanaan sebagaimana diatur dalam KUHP dan KUHAP.

Togar Situmorang menambahkan, di sisi lain Polri juga memiliki tugas dan fungsi lainnya seperti pengayoman, mediasi dan penyadaran hukum yang tersirat dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri.

“Premanisme tidak bisa diselesaikan dengan cara - cara asal tangkap. Tidak boleh membabi-buta. Memberantas premanisme dengan cara seperti itu tidak menyelesaikan akar permasalahan. Tapi, yang lebih baik adalah bagaimana mengubah orientasi pembangunan ekonomi agar preman tidak muncul,” tegas Togar Situmorang.

Baca Juga:
Togar Situmorang: Anak Muda Jangan Jadi Generasi Penyebar Hoaks

Ia juga mengamati munculnya aksi premanisme, khususnya di kota-kota besar, disinyalir merupakan dampak dari kesenjangan pembangunan ekonomi di Indonesia.

Perilaku premanisme dan kejahatan jalanan merupakan masalah sosial yang berawal dari sikap mental masyarakat yang kurang siap menerima pekerjaan yang dianggap kurang bergengsi.

“Untuk itu cara paling efektif untuk melawan premanisme adalah dengan menyediakan lowongan pekerjaan yang layak sebanyak mungkin,” tutur Togar Situmorang, yang tengah menyelesaikan Disertasi Doktor pada Program Studi S-3 Ilmu Hukum Universitas Udayana itu.

Baca Juga:
Imigrasi "Garang" Urus Miyabi, "Loyo" Tangani TKA Tiongkok Ilegal

Ia lalu merincikan tindakan premanisme, yang dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat. Di antaranya tindakan premanisme tingkat bawah, pada umumnya melakukan kejahatan jalanan (street crime) seperti pencurian dengan ancaman kekerasan (Pasal 365 KUHP), pemerasan (368 KUHP), pemerkosaan (285 KUHP), penganiayaan (351 KUHP), melakukan tindak kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum (170 KUHP).

Ada juga kekerasan sampai melakukan pembunuhan (338 KUHP) ataupun pembunuhan berencana (340 KUHP), perilaku mabuk di muka umum (492 KUHP).

“Jadi kalau sudah sampai meresahkan masyarakat dan melakukan tindak kriminal, preman sudah sewajarnya ditertibkan dan dilakukan penegakan hukum,” pungkas Togar Situmorang.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar