Sanctus Dikosongkan, Togar: TKA Ilegal Tiongkok Cari Markas Baru

Sabtu, 03 November 2018 | 21:49 WIB
Share Tweet Share

Togar Situmorang. [foto: istimewa]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Kabar tentang banyaknya tenaga kerja ilegal asal Tiongkok di Bali, ternyata bukan isapan jempol. Mereka banyak berprofesi sebagai fotografer, guide, penata rias, hingga penjaga toko.

Sebagai salah satu buktinya adalah ketika masalah Villa Sanctus, di Uluwatu, Kabupaten Badung, Bali, mencuat. Villa ini ternyata menjadi markas tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal Tiongkok, yang jumlahnya puluhan orang.

Ketika somasi dilayangkan kepada penyewa dan pihak Kedutaan Tiongkok di Indonesia oleh Togar Situmorang, SH, MH, MAP, selaku kuasa hukum pemilik Villa Sanctus, puluhan pekerja ilegal asal Tiongkok itu akhirnya mengosongkan villa tersebut.

Namun, mereka justru tak kembali ke negaranya. Para TKA ilegal ini konon sedang mencari markas baru yang tidak jauh dari lokasi Villa Sanctus.

Baca Juga:
Villa Disewa Jadi Markas Pekerja Tiongkok Ilegal, Togar Kirim Somasi

"Pemberitaan booming sampai ke mancanegara. Dan informasinya sekarang mulai ada pengosongan di villa. Mereka (pekerja Tiongkok Ilegal, red) mengeluarkan barang-barangnya dari Villa Sanctus," kata Togar Situmorang, saat ditemui di kantor hukumnya Law Firm Togar Situmorang & Associates di Jalan Tukad Citarum Nomor 5A Renon, Denpasar, Sabtu (3/11/2018).

Dari informasi yang diterima Togar, mereka justru menyewa tempat baru yang jaraknya hanya tiga blok dari Villa Sanctus.

"Mereka juga diduga ada di Ritual dan Villa 360," ujar Togar Situmorang, yang juga calon anggota DPRD Provinsi Bali nomor urut 7 Dapil Kota Denpasar dari Partai Golkar itu.

Screenshot_2018-11-03-22-56-08_com.outthinking.collagelayout_1541257038239

Suasana dan kondisi di Villa Sanctus, Uluwatu, Badung yang memprihatinkan setelah didiami oleh tenaga kerja ilegal asal Tiongkok. [foto: istimewa]

Terkait somasi yang dikirimkan kepada pihak penyewa Villa Sanctus yang merupakan perusahaan yang berdomisili di Tiongkok, Togar Situmorang mengatakan, sudah ada respon dari penyewa. Para penyewa berjanji akan memperbaiki segala kerusakan yang ditimbulkan para pekerja Tiongkok yang diduga ilegal ini.

Tapi hal itu tidak menghilangkan akibat hukum, baik secara perdata atau pidana, dari penelantaran dan kelalaian yang dilakukan penyewa di villa itu.

"Contoh, orang korupsi, walau mengembalikan uang hasil korupsi, tetap tidak menghapus masalah hukumnya," tegasnya.

Baca Juga:
Kemacetan Kian Parah, Togar Situmorang: Pariwisata Bali Kritis

"Prinsipnya, agen PMA mau berjumpa dengan owner. Bilang ingin memperbaiki. Tapi tidak ada hubungan lagi, karena sudah terlanjur somasi dan akan kami laporkan juga ke kepolisian," tandas Togar Situmorang.

Dijelaskan, saat sewa - menyewa dilakukan, kondisi Villa Sanctus dalam keadaan terawat dengan baik. Semua barang-barang dan isi villa pada posisinya, dengan kondisi bagus dan sempurna.

Sewa - menyewa dimulai pada tanggal 1 Desember 2017 serta berlaku untuk jangka waktu selama 15 tahun dengan masa grace period satu tahun dan akan berakhir di akhir tahun 2033. Namun baru berjalan 1 tahun, ternyata villa itu tidak pernah ditempati dan tidak dirawat dengan baik oleh penyewa yang adalah WNA Tiongkok.

Baca Juga:
Nahkodai GNPK-RI Bali, Togar Komit Bantu KPK Babat Koruptor

Untuk memastikan hal itu, Togar Situmorang yang juga Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Bali, mengirimkan stafnya guna melihat langsung ke lokasi villa.

"Ternyata benar, villa di sana tidak lagi indah dan mewah sebagaimana bentuk awalnya. Kolam renang, lahan parkir, jembatan kayu, dapur, toilet, kolam ikan, semuanya terlihat sangat kotor tidak terawat," papar Togar Situmorang, yang saat ini tengah menyelesaikan Disertasi Doktor pada Program Studi S-3 Ilmu Hukum Universitas Udayana.

Ia menyebut, dalam Pasal 1564 KUHPerdata jelas mengamanatkan bahwa penyewa bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan pada barang yang disewakan selama waktu sewa. Kecuali, jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi di luar kesalahannya.

Screenshot_2018-11-03-22-56-34_com.outthinking.collagelayout_1541257021254

Mereka yang menghuni Villa Sanctus, yang diduga TKA ilegal. [foto: istimewa]

"Kini walau ada perbaikan villa, tidak akan seperti kondisi awal. Barangnya tidak original lagi. Selama ini penyewa ke mana aja? Kok kita kasi sewa villa baik-baik, malah disia-siakan," berang Togar Situmorang.

Penyewa, imbuhnya, mestinya sering-sering memonitor dan punya kewajiban menjaga kondisi villa. Paling tidak, kata Togar Situmorang, jangan membuat masalah hukum baru dengan menampung tenaga kerja ilegal.

"Jadi kami ingin mengambil hak kami atas villa itu. Jangan sampai disalahgunakan menampung pekerja ilegal. Kalau ada masalah hukum, kita yang repot," ujar Togar Situmorang, yang juga dikenal dermawan dan kerap memberikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu dan tertindas dalam penegakan hukum itu.

Baca Juga:
Togar Situmorang Komit Bela Rakyat Kecil Tanpa Imbalan

Ketika ada pekerja Tiongkok ilegal bermarkas di Villa Sanctus ini, seperti fotografer atau tata rias, tentu nama baik pemilik villa dipertaruhkan dan akan dianggap ikut melindungi pekerja ilegal. Padahal, pemilik villa menyewakan untuk hal yang tidak menyalahi hukum.

Ia menambahkan, pada perjanjian sewa - menyewa disebutkan bahwa villa disewa untuk kegiatan wedding dan fotografi. Tetapi dalam perjalanannya, disalahgunakan menjadi markas tenaga kerja ilegal.

"Isi kontrak bagus dan berkekuatan hukum, tapi implementasinya yang disalahgunakan. Jadi takut kalau ada permasalahan hukum yang merugikan pemilik, maka saya ditunjuk sebagai kuasa hukum," beber pria yang juga
Ketua POSSI (Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia) Kota Denpasar itu.

Togar Situmorang pun meminta keterlibatan berbagai pihak, terutama Imigrasi, khususnya untuk bertindak tegas terkait pekerja asing Ilegal dan WNA yang menyalahgunakan izin tinggal di villa tersebut.

Baca Juga:
Togar Situmorang Optimis Melenggang Mulus ke DPRD Bali, Karena Ini

Kepolisian Daerah Bali juga diminta bantuannya agar memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya yang telah memberikan informasi terbuka kejadian ini agar tidak ada permasalahan hukum di villa tersebut.

Togar juga mengingatkan, agar jangan ada oknum yang ikut bermain membantu pekerja WNA Tiongkok ilegal yang semakin marak berkeliaran di Bali. Bahkan, pajak-pajak mereka juga harus ditertibkan.

"Ini momentum yang tepat untuk mengembalikan martabat pariwisata Bali, agar tidak dijual murah dan juga memberantas mafia dan oknum aparat ataupun oknum Imigrasi yang diduga terlibat dalam menyelundupkan dan melindungi pekerja asing ilegal ini," pungkas Togar Situmorang.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar