Togar Situmorang: GNPK Siap Kawal Masyarakat Laporkan Dugaan Korupsi

Rabu, 17 Oktober 2018 | 15:26 WIB
Share Tweet Share

Ketua GNPK-RI Provinsi Bali, Togar Situmorang. [foto: indonesiakoran.com/ san edison]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam PP 43 ini diatur, masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsi, akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk piagam dan premi yang besarannya maksimal Rp200 juta.

Kebijakan Presiden Jokowi ini diapresiasi banyak kalangan, termasuk Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Bali, Togar Situmorang, SH, MH, MAP.

Baca Juga:
Pendaftaran CPNS Diperpanjang, Togar Buka Layanan Pengaduan Hukum

Menurut advokat dan pemerhati kebijakan publik ini, PP 43 ini secara jelas menjabarkan tata cara pelaporan oleh masyarakat, serta perlindungan hukum bagi pihak yang membuat laporan. Dengan itu, Togar Situmorang optimistis, masyarakat akan lebih gencar dan turut mengawasi para pejabat negara yang berpeluang melakukan tindak pidana korupsi.

"Kebijakan dalam PP ini akan mampu mendorong partisipasi publik lebih luas dalam upaya pencegahan korupsi. Sebab sudah seharusnya korupsi menjadi common enemy (musuh bersama, red)," ujarnya, di Denpasar, Rabu (17/10/2018).

"Apalagi sekarang Presiden Jokowi memberikan penghargaan dalam bentuk piagam dan premi paling banyak 200 juta rupiah," imbuh Togar Situmorang, yang dikenal dengan julukan "Panglima Hukum" itu.

Baca Juga:
Togar Situmorang Optimis Melenggang Mulus ke DPRD Bali, Karena Ini

Ia menambahkan, pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi kewajiban para aparat penegak hukum semata. Namun sesungguhnya, yang paling berperan besar dalam pemberantasan korupsi adalah masyarakat.

"Sebab dimulai dari masyarakatlah segala informasi mengenai dugaan adanya tindak pidana korupsi itu dapat ketahui. Kemudian diinformasikan dan diidentifikasikan lebih lanjut kepada aparat penegak hukum yang berwajib," tegas pria berdarah Batak itu.

Sesuai PP Nomor 43 tahun 2018 ini, dari peran masyarakat itu nantinya akan diberi penghargaan dalam bentuk piagam atau premi. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal.

"Pertama, peran aktif pelapor dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Kedua, kualitas data atau alat bukti. Ketiga, resiko faktual bagi pelapor," urai Togar Situmorang, yang juga calon anggota DPRD Provinsi Bali nomor urut 7 Dapil Kota Denpasar dari Partai Golkar ini.

Baca Juga:
Pendaftaran CPNS Dibuka, Togar: Calo Bergentayangan, KPK Harus Awasi!

Untuk itu, Togar Situmorang berharap agar masyarakat turut berperan aktif dalam pemberantasan korupsi. Jika masyarakat telah mendapatkan informasi adanya tindak pidana korupsi tetapi menemukan kesulitan dalam mengidentifikasikan tindak pidana korupsi tersebut lebih lanjut, maka masyarakat dapat melibatkan organisasi anti korupsi seperti GNPK-RI.

Pihaknya pun siap mengawal dan mendampingi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan korupsi, agar tidak mendapatkan intimidasi dari pihak tertentu serta proses pengaduannya berjalan lancar.

"Kami siap dampingi jika ada masyarakat yang tahu ada dugaan dan indikasi korupsi dan punya bukti kuat tapi takut melapor," tegas Togar Situmorang, yang kini sedang menyelesaikan Disertasi Doktoral pada Program S-3 Ilmu Hukum Universitas Udayana.

Baca Juga:
Nahkodai GNPK-RI Bali, Togar Komit Bantu KPK Babat Koruptor

Pemilik Law Firm Togar Situmorang & Associates ini mengatakan, diperlukan juga sebuah komitmen bersama yang harus dibangun dan ditingkatkan antara pemerintah dan masyarakat melalui keterbukaan sistem pemerintahan dan keterbukaan informasi data.

GNPK-RI Bali, diakuinya akan selalu berpartisipasi memberantas tindak pidana korupsi yang ada sampai dengan memutuskan mata rantai korupsi itu sendiri, demi terjuwudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera.

"GNPK-RI juga siap membantu KPK dalam mendapatkan informasi yang akurat terkait suatu tindak pidana korupsi sehingga bisa dituntaskan sampai ke akar-akarnya," pungkas Togar Situmorang.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar