Nahkodai GNPK-RI Bali, Togar Komit Bantu KPK Babat Koruptor

Senin, 10 September 2018 | 22:29 WIB
Share Tweet Share

Advokat, Togar Situmorang, dipercaya sebagai Ketua GNPK-RI Provinsi Bali. [foto: istimewa]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Advokat senior, Togar Situmorang, SH, MH, MAP, dipercayakan untuk menahkodai Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Bali periode 2018-2023.

GNPK-RI merupakan gerakan rakyat yang dilakukan secara kolosal dalam skala nasional untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. GNPK-RI dideklarasikan pada tanggal 9 Desember 2014 lalu, bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia.

Baca Juga:
Togar Situmorang Usulkan "Sumpah Cor" Bagi Calon Pejabat, Kenapa?

Terkait kepercayaan ini, Togar Situmorang menegaskan komitmennya membantu tugas KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam mencegah praktik korupsi dari penyelenggara negara yang belakangan terus saja terjadi.

"GNPK-RI Provinsi Bali berada di barisan terdepan mendukung dan membantu KPK mencegah dan memberantas korupsi serta membabat habis koruptor," tegas Togar Situmorang, di Denpasar, Senin (10/9/2018).

GNPK-RI Provinsi Bali, imbuhnya, akan mengawal dan menjadi corong jalannya roda pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa, di tengah banyaknya pemimpin daerah di Indonesia yang terjerat kasus hukum korupsi akibat adanya praktik-praktik abuse of power (penyalahgunaan wewenang).

Baca Juga:
Togar Situmorang Optimis Melenggang Mulus ke DPRD Bali, Karena Ini

"GNPK-RI Provinsi Bali sangat mendukung kerja-kerja KPK untuk menumpas tuntas kelompok mafia berdasi di Indonesia, yang menganut paham nasionalisme berganda. Ini demi hari-hari mendatang kita duduk di alam demokrasi yang dewasa, demi memajuan bangsa agar dapat bersaing di sektor ekonomi," tuturnya.

"Panglima Hukum" Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra dan I Ketut Sudikerta (Mantra-Kerta) pada Pilgub Bali 2018 lalu ini berkali-kali menyerukan agar penyelenggara negara tidak melakukan tindakan koruptif.

"Jangan main-main dengan uang negara dan melakukan korupsi," tegas pria yang juga bakal calon anggota DPRD Provinsi Bali Dapil Denpasar dari Partai Golkar itu.

Baca Juga:
Koster-Ace Dilantik, Togar Situmorang: Jangan Korupsi!

Di era keterbukaan informasi ini, lanjut advokat yang dikenal kritis ini, masyarakat sudah cerdas melihat dan mengawasi para pejabat penyelenggara negara. Terutama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) masing-masing.

"Makanya, jangan menyepelekan masyarakat dalam hal pengawasan. Apalagi yang berkaitan dengan masalah pembiayaan pembangunan (anggaran belanja)," sindir pemilik Law Firm Togar Situmorang & Associates itu.

GNPK-RI sendiri adalah organisasi independen dan mandiri, bukan organisasi sempalan atau pecahan dari organisasi manapun yang sejenis. Organisasi ini hadir, murni hasil pemikiran dan buah karya para aktivis antikorupsi dari berbagai kalangan.

GNPK-RI di Indonesia hanya ada satu di bawah kepemimpinan HM Basri Budi Utomo. GNPK-RI memiliki legal standing lengkap, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pedoman organisasi yang jelas dan transparan.

Karena itu, seluruh pengurus dan anggota GNPK-RI dalam mengelola dan melaksanakan tugas-tugas organisasi, diwajibkan mematuhi ketentuan peraturan organisasi yang seluruhnya berdasarkan konsideran peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Hukum

Hari Ini, KPK Periksa Sandiaga Uno

Selasa, 23 Mei 2017
Hukum

Sandiaga Uno Penuhi Panggilan KPK

Selasa, 23 Mei 2017

Komentar