PERADI: E-Court, Sistem Revolusioner yang Dibuat Mahkamah Agung

Jumat, 10 Agustus 2018 | 17:57 WIB
Share Tweet Share

Ketua Umum DPN PERADI Juniver Girsang, saat memberikan keterangan pers usai acara 'Sosialisasi E-Court Mahkamah Agung RI, Aplikasi & Problematika Bagi Advokat di Pengadilan', di Aula Pengadilan Tinggi Bali, Jumat (10/8/2018). [foto: indonesiakoran.com/ san edison]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (E-Court).

PERMA E-Court ini diundangkan sejak 4 April 2018 lalu, mencakup administrasi perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan usaha negara.

Kehadiran PERMA E-Court ini mendapat apresiasi dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Bahkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI), Juniver Girsang, menyebut E-Court sebagai sistem revolusioner yang dibuat dan dihadirkan Mahkamah Agung RI.

"Ini sistem revolusioner yang dilakukan Mahkamah Agung, dalam hal ini Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI yang dipimpin Dr Herri Swantoro, SH, MHum," ujar Juniver Girsang, usai acara 'Sosialisasi E-Court Mahkamah Agung RI, Aplikasi & Problematika Bagi Advokat di Pengadilan', di Aula Pengadilan Tinggi Bali, Jumat (10/8/2018).

Sosialisasi yang diselenggarakan oleh DPC PERADI Denpasar ini juga menghadirkan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, Dr Herri Swantoro, SH, MHum.

Baca Juga:
Seluruh Pengacara Harus Terdaftar di Sistem E-Court

Menurut Juniver Girsang, setidaknya ada beberapa fungsi penting terkait kehadiran PERMA E-Court ini. Pertama, sudah ada kepastian mengenai biaya.

"Di mana selama ini, pencari keadilan selalu mempertanyakan biaya di Pengadilan, karena tidak pasti," ucapnya.

Kedua, advokat tidak boleh lagi melaksanakan profesi jikka tidak terdata di Pengadilan alias tidak masuk sistem E-Court.

"Jadi, tidak ada lagi namanya advokat yang tidak jelas identitas dan kantornya. Sebab selain advokat, dalam sistem E-Court juga kantor akan didata resmi. Dengan demikian, advokat harus tertib. Semua sudah harus terdata detail di Pengadilan," tandasnya.

Ketiga, masyarakat tidak capek mencari advokat atau tidak lagi berhadapan dengan advokat yang tidak jelas asal - usulnya.

"Jadi sistem ini juga memastikan, apakah advokat itu resmi atau tidak. Ini sangat bermanfaat bagi para pencari keadilan," ujar Juniver Girsang.

Keempat, dengan E-Court maka beberapa proses di Pengadilan yang biasanya menghabiskan banyak waktu, bisa dipangkas.

"Tidak perlu capek ke Pengadilan, tapi online saja. Jadi jauh lebih efektif dari sisi waktu. Biasanya kalau kita serahkan replik yang hanya membutuhkan waktu satu dua menit namun kita harus tunggu berjam - jam, maka dengan E-Court semuanya lebih mudah," urai Juniver Girsang.

Dengan adanya sistem revolusioner ini, pihaknya sudah mulai menertibkan advokat, khususnya anggota PERADI.

"Kami tertibkan advokat sekarang. Semua harus sudah terdata. Kalau tidak, maka tidak bisa beracara. Kalau dulu kan, main duduk saja, dapat kuasa. Sekarang harus jelas semua. Bisa ketahuan kalau ijazah palsu. Kalau berita acara juga palsu langsung ditangkap. Jadi ini sistem revolusioner yang dilakukan Mahkamah Agung," pungkas Juniver Girsang.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar