Seluruh Pengacara Harus Terdaftar di Sistem E-Court

Jumat, 10 Agustus 2018 | 17:28 WIB
Share Tweet Share

Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, Dr Herri Swantoro, SH, MHum (kanan), saat memberikan keterangan pers usai acara 'Sosialisasi E-Court Mahkamah Agung RI, Aplikasi & Problematika Bagi Advokat di Pengadilan', di Aula Pengadilan Tinggi Bali, Jumat (10/8/2018). [foto: indonesiakoran.com/ san edison]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC PERADI) Denpasar, menggelar acara 'Sosialisasi E-Court Mahkamah Agung RI, Aplikasi & Problematika Bagi Advokat di Pengadilan', di Aula Pengadilan Tinggi Bali, Jumat (10/8/2018).

Sosialisasi ini menghadirkan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, Dr Herri Swantoro, SH, MHum, dan Ketua Umum DPN PERADI Juniver Girsang.

Kepada wartawan usai sosialisasi tersebut, Herri Swantoro menjelaskan, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (E-Court).

PERMA E-Court ini diundangkan sejak 4 April 2018 lalu, mencakup administrasi perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan usaha negara.

Menurut dia, penerapan sistem E-Court berdampak langsung bagi praktik advokat di Indonesia. Para advokat yang tak memiliki akun e-court, akan terhalang beracara di Pengadilan.

Karena itu dengan adanya PERMA E-Court ini, seluruh pengacara harus terdaftar di sistem E-Court. Mahkamah Agung sendiri menjamin proses registrasi akun yang cepat, mudah, dan praktis bagi para advokat agar bisa terdaftar dalam sistem tersebut.

Untuk bisa registrasi dan terdaftar di sistem E-Court, maka advokat harus memiliki bukti keanggotaan di organisasi advokat dan bukti berita acara sumpah oleh Pengadilan Tinggi.

"Terdaftar di sistem E-Court adalah syarat mutlak untuk advokat bisa mewakili kliennya sebagai kuasa hukum dalam persidangan. Kalau nggak teregister, nggak bisa masuk ke dalam sistem, verifikasinya di Pengadilan Tinggi,” kata Herri Swantoro.

Ia menambahkan, advokat yang sudah diangkat sebelum UU Advokat, tetap memiliki surat pengangkatan lewat Departemen Kehakiman ketika itu. Meskipun bukan dalam bentuk Berita Acara Sumpah, dokumen tersebut tetap memiliki nomor administrasi.

"Apabila file-nya ada, pasti terverifikasi oleh Pengadilan Tinggi. Kalau memang tidak ada, akan ditelusuri,” beber Herri Swantoro.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar