Togar Situmorang: Eksekusi Rumah di Denpasar Cacat Hukum

Minggu, 05 Agustus 2018 | 16:29 WIB
Share Tweet Share

Togar Situmorang. [foto: indonesiakoran.com/ san edison]

[DENPASAR] Petugas dari Pengadilan Negeri (PN) Denpasar bersama aparat kepolisian, mengeksekusi sebuah rumah di kawasan Jalan Seroja, Denpasar, Bali, Selasa (31/7/2018) lalu.

Proses eksekusi tersebut sempat ricuh, karena penghuni rumah atas nama Putu Gede Wiranata bersama keluarga dan sejumlah ormas, melakukan 'perlawanan'. Meski diprotes dan sempat ricuh, eksekusi tetap dilakukan oleh Tim Jurusidak Pengadilan Negeri Denpasar, dibantu petugas kepolisian.

Penghuni rumah melalui kuasa hukumnya, Togar Situmorang, rupanya tidak bisa menerima proses eksekusi ini. Pasalnya, proses eksekusi ini dinilai cacat hukum serta terkesan syarat dengan kongkalikong.

Baca Juga: Ormas Halangi Petugas, Eksekusi Rumah di Denpasar Sempat Ricuh

Kepada wartawan di Denpasar, Minggu (5/8/2018), Togar Situmorang membeberkan beberapa alasan sehingga pihaknya menuding proses eksekusi rumah ini cacat hukum.

Pertama, proses eksekusi ini justru mengangkangi Putusan Mahkamah Agung (MA). Sebab dalam putusannya, MA mengamanatkan bahwa apabila ada gugatan perlawanan terhadap eksekusi, maka eksekusi harus ditunda.

"Putusan Mahkamah Agung sangat jelas, bahwa apabila ada eksekusi riil, dan kalau ada yang melakukan gugatan perlawanan, maka eksekusi ditunda. Nah, dua minggu sebelum eksekusi, saya sudah melayangkan gugatan perlawanan. Pertanyaannya, kenapa masih dilakukan eksekusi?" tandas Togar Situmorang.

Kedua, selaku kuasa hukum, dirinya sampai saat ini belum mendapat dokumen terkait eksekusi tersebut dari Pengadilan Negeri Denpasar. Padahal, dokumen tersebut penting untuk dipelajari.

"Pascaeksekusi, kami sesungguhnya bisa mengajukan verset. Tetapi itu tidak bisa kami lakukan, karena sampai saat ini kami belum menerima berkas terkait eksekusi itu dari Pengadilan Negeri Denpasar," beber Togar Situmorang.

Ketiga, proses eksekusi rumah itu juga cacat hukum, karena justru tanpa berita acara pengosongan rumah.

"Mana berita acara pengosongan? Karena itu ga ada, maka jelas itu bukan eksekusi tetapi merupakan perampasan," tegas pemilik Law Firm Togar Situmorang & Associates ini.

Screenshot_2018-08-02-17-07-33_com.whatsapp_1533461215089

Togar Situmorang saat memprotes keras proses eksekusi sebuah rumah di kawasan Jalan Seroja, Denpasar, Bali, Selasa (31/7/2018) lalu. [foto: screenshoot video]

Keempat, pihaknya merasa dibohongi dalam proses eksekusi tersebut, karena sesungguhnya pihaknya diundang untuk hadir di kantor lurah terkait proses eksekusi. Namun faktanya, tidak ada pertemuan di kantor lurah sebagaimana undangan, namun justru langsung di lokasi rumah yang dieksekusi.

"Selaku para pihak terkait, kami diundang secara resmi untuk hadir di kantor lurah. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata kita langsung di lokasi, dan langsung dilakukan proses eksekusi," ujar Togar Situmorang, yang pada Pilgub Bali 2018 dipercaya sebagai Ketua Tim Hukum dan Advokasi Pasangan Mantra-Kerta (Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra dan Ketut Sudikerta).

Kelima, eksekusi rumah ini juga cacat hukum dan syarat kongkalikong, karena tidak semua para pihak terkait dihadirkan.

"Ke mana pemilik rumah? Ke mana pihak yang menggadaikan rumah ke BPR? Ke mana BPR yang melakukan pelelangan? Kenapa hanya pihak kami yang hadir? Karena hanya kami yang hadir, maka kami tidak tandatangani BAP," jelas Togar Situmorang.

Mencermati berbagai fakta ini, Togar menegaskan, proses eksekusi tersebut jelas cacat hukum. Bahkan dalam proses eksekusi tersebut, terjadi pelanggaran HAM terhadap dirinya oleh petugas.

"Ini jelas - jelas cacat hukum. Eksekusi ini sangat dipaksakan, mungkin karena mendengar kami sudah mengajukan gugatan perlawanan," pungkas Togar Situmorang, yang saat ini tengah menyelesaikan Disertasi pada Program Doktoral (S-3) Ilmu Hukum Universitas Udayana (Unud).

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar