Kisruh Batu Ampar, TPDI: KPK Harus Blokir HGB di Atas Tanah HPL

Minggu, 29 April 2018 | 09:12 WIB
Share Tweet Share

Petrus Selestinus. [foto: istimewa]

[JAKARTA] Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) menaruh perhatian serius terhadap kisruh tanah di Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabuparen Buleleng, Bali.

Hal ini menyusul adanya laporan LSM Forum Peduli Masyarakat Kecil (FPMK) Buleleng yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 16 Februari 2018.

Laporan tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, ST; Direktur Utama PT Prapat Agung Permai, Yoseph Fransiscus Bonang; dan I Gede Rasuna Nugraha (putra wakil Bupati Buleleng), dalam kaitan dugaan penyalahgunaan lahan milik pemerintah daerah Kabupaten Buleleng di atas HPL (Hak Pengelolaan Lahan) Nomor 01 Tahun 1976, seluas 450.000 M2.

Menurut Koordinator TPDI, Petrus Selestinus, atas laporan masyarakat tersebut, KPK diyakini saat ini sudah melakukan sejumlah tindakan berupa pengumpulan bahan dan keterangan, menuju ke tahap penyelidikan dan pendidikan.

"Keyakinan masyarakat Buleleng bahwa kasus ini akan berhasil diungkap oleh KPK, selain karena laporan masyarakat telah didukung dengan bukti-bikti hak atas tanah pemerintah daerah Kabupaten Buleleng berupa HPL Nomor 01 Tahun 1976 yang berpotensi atau diduga sudah disalahgunakan pengelolaannya dan diduga kuat dilakukan oleh bupati Buleleng dan kroninya," kata Petrus, di Jakarta, Sabtu (28/4/2018) malam.

Ia menambahkan, masyarakat Buleleng sangat berharap agar DPRD Kabupaten Buleleng memantau bahkan secara terus - menerus menggunakan segala hak atas pengawasan yang melekat dalam jabatan DPRD, demi mendukung laporan masyarakat tersebut.

Petrus menyebut, terkait laporan masyarakat terhadap bupati Buleleng tertanggal 16 Februari 2018 dimaksud, KPK sesungguhnya memiliki kewenangan untuk menertibkan perilaku penyelenggara negara, baik gubenur, bupati, maupun wali kota, yang dilakukan secara melawan hukum dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan rasa keadilan, yaitu menyalahgunakan wewenang dalam pengelolaan tanah negara atau tanah milik pemerintah daerah atau tanah HPL yang seharusnya dipergunakan untuk sebesar-sebesanya bagi kepentingan masyarakat.

"Sebab kenyataannya, itu digunakan di luar peruntukannya yaitu kepentingan properti milik perorangan, sehingga tidak sejalan dengan fungsi HPL yang diberikan," tegas Petrus, yang juga Advokat PERADI ini.

Ia menambahkan, jika saja bukti-bukti tentang penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan oleh bupati Buleleng sebagai akibat kebijakan yang menyimpang dari hukum demi menguntungkan pelaku lain dan merugikan pemerintah dan rakyat atau masyarakat setempat, maka KPK harus segera bertindak.

"Karena kewenangan KPK itu secara jelas diatur di dalam ketentuan Pasal 12 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," paparnya.

Adapun bunyi Pasal 12 huruf h dan huruf i adalah sebagai berikut:

Huruf h: dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 ( dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miluar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Hurif i: pegawai negeri atau penyelengga negara, baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasi.

Merujuk pada aturan ini, lanjut Petrus, TPDI sangat mendukung laporan masyarakat dalam hal ini LSM FPMK Buleleng, karena kebijakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh gubernur, bupati atau wali kota terkait tanah negara atau tanah pemerintah daerah atau aset pemerintah daerah di mana pun dampaknya luar biasa menyengsarakan masyarakat dan secara permanen hanya menguntungkan penyelenggara negara dan kroninya.

"Kasus tanah Batu Ampar di Buleleng menjadi salah satu contoh, buruknya kebijakan mengelola aset pemerintah daerah," tandas Petrus.

Karena itu, imbuhnya, kasus tanah milik negara yang sudah menjadi aset pemerintah daerah dan masyarakat Buleleng, apalagi yang sudah jelas berada dalam status HPL, harus segera diblokir, dicabut segala hak yang sudah sempat diberikan kepada PT Prapat Agung Permai dan hak pihak lainnya setidak-tidaknya diberi status quo.

"Karena jika bertele-tele, maka potensi terjadinya upaya menghilangkan jejak dan menyamarkan seolah-olah legal secara post factum, bisa terjadi dan merumitkan proses hukum," kata Petrus.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar