Kasus Batu Ampar, Giliran Ombudsman "Turun Gunung"

Jumat, 06 April 2018 | 20:52 WIB
Share Tweet Share

Gede Suardana. [foto: istimewa]

[DENPASAR] Kasus tanah di Batu Ampar, Pejarakan, Kabupaten Buleleng, Bali, kembali menyita perhatian publik.

Pasalnya, belum lama ini tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terjun ke Buleleng untuk mencari dokumen sekaligus meminta keterangan sejumlah pejabat, baik di DPRD maupun Pemkab Buleleng.

Setelah KPK, giliran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali yang "turun gunung". Lembaga yang dipimpin Umar Ibnu Alkhatab itu memang tak turun ke Bumi Panji Sakti itu, namun sebatas mengirim surat kepada Kejaksaan Negeri Buleleng pada tanggal 3 April 2018.

Surat bernomor Kla-10/ PW.16.02/ 0029.2018/ IV/ 2018 itu intinya meminta penjelasan kepala Kejaksaan Negeri Buleleng, terkait laporan Forum Peduli Masyarakat Kecil (FPMK) Buleleng, yang ditunda berlarut - larut penanganannya oleh pihak kejaksaan.

Apalagi, laporan disampaikan FPMK Buleleng kepada Kejaksaan Negeri Buleleng tanggal 20 Maret 2017 atau setahun lalu.

Laporan FPMK Buleleng, secara garis besar terkait dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat di Pemkab Buleleng dalam pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1 Tahun 1976 yang diduga tidak prosedural dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dan menguntungkan oknum - oknum pejabat yang berwenang dalam proses pemberian HGB tersebut.

Ombudsman pun memberikan waktu selama 14 hari kepada Kejaksaan Negeri Buleleng, untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi terkait hal tersebut. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Dikonfirmasi terpisah di Denpasar, Jumat (6/4/2018), Gede Suardana dari FPMK Buleleng membenarkan bahwa pihaknya mengadu ke Ombudsman terkait mandegnya penanganan kasus ini di Kejaksaan Negeri Buleleng.

Ia mengaku tak tahu alasannya, sehingga pihak kejaksaan terkesan mendiamkan kasus yang dilaporkan LSM yang dipimpinnya tersebut.

"Intinya kami sudah laporkan Maret 2017 lalu. Tetapi penanganan di Kejaksaan Negeri Buleleng tidak jelas. Itu sebabnya kami adukan kepada Ombudsman," kata Suardana.

Selain itu, karena Kejaksaan Negeri Buleleng juga terkesan mendiamkan kasus terkait tanah Batu Ampar ini, pihaknya juga melaporkan ke KPK.

Suardana pun mengapresiasi langkah KPK yang sudah turun ke Buleleng, untuk mendalami laporan FPMK Buleleng.

"Kita apresiasi KPK yang merespon dengan baik laporan kami. Ini kan menjadi tanda tanya besar. KPK serius menyikapi laporan kami, sementara Kejaksaan Negeri Buleleng malah sengaja mendiamkan kasus ini. Ada apa ini?" tegas Suardana.

Sebelumnya, tiga orang anggota KPK sempat mendatangi Pemkab Buleleng. Mereka dari Divisi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat lembaga antirasuah itu.

Saat itu, ketiganya meminta klarifikasi terkait penerbitan HPL Nomor 1 Tahun 1976 di Desa Pejarakan. Termasuk proses perjanjian antara Pemkab Buleleng dengan PT Prapat Agung pada tahun 1991.

Perjanjian itu berujung pada terbitnya sertifikat HGB seluas 16 hektare, tertanggal 18 Mei 1991 yang berlaku selama 30 tahun.

Kini, dari lahan seluas 16 hektare itu, lahan HGB yang dikuasai PT PAP di atas HPL Nomor 1 Tahun 1976 tinggal tersisa 12,5 hektare saja. Sisanya sudah hilang tergerus abrasi.

Kejanggalan lain dalam kasus ini adalah, tanah Batu Ampar tersebut baru didaftarkan sebagai aset Pemkab Buleleng pada tahun 2013.

Padahal pada era Bupati Bagiada dan Bupati Wirata Sindu sebelumnya, tanah dimaksud tidak pernah dicatat sebagai aset Pemkab Buleleng.

Ironisnya lagi, perolehan pertama lahan ini dari pembelian dengan nilai nol rupiah dan kedua dari hibah yang tidak jelas nama penjual dan pemberi hibahnya.

Selanjutnya, tanah yang diklaim milik Pemkab Buleleng ini diberikan HGB kepada pengusaha tanpa persetujuan DPRD Kabupaten Buleleng berupa Perda serta tanpa MoU.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Hukum

Hari Ini, KPK Periksa Sandiaga Uno

Selasa, 23 Mei 2017
Hukum

Sandiaga Uno Penuhi Panggilan KPK

Selasa, 23 Mei 2017

Komentar