Dua Oknum Pembina Yayasan Dwijendra Denpasar Dipolisikan

Senin, 26 Februari 2018 | 16:18 WIB
Share Tweet Share

(Dari kiri ke kanan) Advokat Hary Purwanto, anggota Komite SMK Dwijendra Nyoman Ledang Asmara, Advokat Siti Sapurah, dan Advokat Yulius Benyamin Seran, dalam jumpa pers di Denpasar, Senin (26/2/2018). [foto: indonesiakoran.com/ san edison]

[DENPASAR] Langkah Penyelamatan Yayasan Dwijendra Denpasar hari ini dimulai. Melalui Komite Sekolah, dua oknum Pembina Yayasan Dwijendra, masing-masing berinisial IKK (ketua Pembina) dan INSN (anggota Pembina), dilaporkan ke Polda Bali, Senin (26/2/2018).

IKK dan INSN dipolisikan, karena diduga melakukan tindak pidana penyimpangan dana yayasan senilai hampir Rp 1 miliar untuk kepentingan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan yayasan.

Keduanya dilaporkan ke polisi oleh anggota Komite SMK Dwijendra Nyoman Ledang Asmara.

Ledang Asmara mewakili komite sekolah-sekolah di bawah naungan Yayasan Dwijendra, masing-masing Ketua Komite TK Dwijendra Denpasar I Gede Sukmajaya Wirawan, Ketua Komite SMP Dwijendra Denpasar Ida Bagus Komang Swastika, Ketua Komite SD Dwijendra Denpasar I Gede Semara Putra, Ketua Komite SMA Dwijendra Denpasar Nyoman Komang Subagia, dan Ketua Komite SMK Dwijendra Denpasar Ida Bagus Putra Arsana.

Terkait laporan ini, komite sekolah-sekolah di bawah naungan Yayasan Dwijendra menunjuk kuasa hukum dari tiga kantor hukum, yakni Kantor Hukum Siti Sapurah, Kantor Hukum Yulius Benyamin Seran, dan Kantor Hukum Hary Purwanto.

"Hari ini kami telah mendampingi klien kami (Nyoman Ledang Asmara) melaporkan IKK dan INSN ke Polda Bali, terkait tindak pidana dugaan penyimpangan dana yayasan senilai hampir Rp 1 miliar," kata Yulius Benyamin Seran, SH, dalam jumpa pers usai pelaporan tersebut.

Dikatakan, tindak pidana dugaan penyimpangan dana yayasan yang dilakukan oleh IKK dan INSN, merujuk ketentuan Pasal 5 (1) juncto Pasal 70 UU Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.

"Klien kami melaporkan kedua oknum Pembina Yayasan Dwijendra, mewakili komite sekolah-sekolah di bawah naungan Yayasan Dwijendra," imbuh Benyamin Seran, yang didampingi Nyoman Ledang Asmara dan dua kuasa hukum lainnya, yakni Siti Sapurah dan Hary Purwanto.

Sementara itu Hary Purwanto, SH, menambahkan, langkah hukum yang ditempuh Komite Sekolah ini, mendapat dukungan penuh dari Yayasan Dwijendra.

“Langkah ini bertujuan untuk menyelamatkan Yayasan. Ini bukan masalah terkait yayasan, tetapi oknum. Karena itu, laporan ke polisi terkait dugaan penyimpangan dana yayasan oleh dua orang oknum Pembina Yayasan ini mendapat dukungan penuh dari Pengurus Yayasan," tegas Hary Purwanto.

Adapun Siti Sapurah, SH, mengatakan, jalur hukum ini ditempuh Komite Sekolah karena upaya - upaya kekeluargaan yang dilakukan oleh Yayasan Dwijendra sudah mentok.

"Upaya hukum ini juga dilakukan karena disetujui oleh para orang tua siswa yang diwakilkan oleh Komite Sekolah SD, SMP, SMA/ SMK yang bernaung di bawah Yayasan Dwijendra," jelas Siti Sapurah, yang akrab disapa Ipung.

Selain dalam rangka masa depan Yayasan Dwijendra, imbuhnya, langkah hukum ini juga ditempuh karena mempertimbangkan psikologi sekitar 4000 siswa yang mengenyam pendidikan di sekolah - sekolah yang bernaung di bawah Yayasan Dwijendra.

Ia menyebut, agar persoalan ini tidak sampai mengganggu psikologi siswa dan orang tua serta tidak merusak nama baik yayasan, maka pihak Komite Sekolah sepakat untuk menempuh jalur hukum.

"Jadi, ini murni perbuatan oknum di Pembina Yayasan," tegas Ipung.

Sebelumnya, peristiwa dugaan pidana yang dilakukan oleh kedua orang oknum Pembina Yayasan Dwijendra tersebut pernah dilaporkan oleh yayasan melalui kuasa hukum Fahmi Yanuar Siregar, SH, kepada pihak kepolisian Polda Bali.

Hanya saja pengaduan tersebut sampai dengan hari ini statusnya masih Pengaduan Masyarakat, belum ditingkatkan menjadi Laporan Polisi.

"Ketika itu, kedua oknum itu kita adukan atas tuduhan pelanggaran Pasal 374 KUHP," beber Yanuar Siregar.

Berbeda dengan hari ini, Komite Sekolah melaporkan kedua oknum tersebut atas pelanggaran UU Yayasan.

"Jadi, meskipun peristiwa dan terlapornya adalah orang yang sama, namun dasar hukum yang digunakan dalam laporan kali ini adalah Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 70 UU Yayasan," urai Benyamin Seran.

Terhadap sebuah peristiwa hukum pidana, kata dia, apabila ada aturan yang berlaku khusus maka mengesampingkan aturan yang berlaku umum atau “lex specalis derogat lex generalis”.

"Jadi hari ini, Pengaduan dari Komite Sekolah langsung dibuatkan Laporan Polisi dengan Nomor LP/ 73/ II/ 2018/Bali/ SPKT tertanggal 26 Februari 2018," pungkas Benyamin Seran.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar