Kasus Dugaan Pemalsuan Jalan di Tempat, Mantan Legislator Ini Kecewa

Jumat, 02 Februari 2018 | 08:43 WIB
Share Tweet Share

Yohanes Suherman. [foto: indonesiakoran.com/ ito umar]

[LABUAN BAJO] Mantan Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Yohanes Suherman, mengaku kecewa dengan pihak Polres Manggarai Barat yang terkesan mengabaikan proses hukum atas kasus dugaan pemalsuan tanda tangan sebagaimana dilaporkan ke institusi penegak hukum itu.

Lebih dari setahun kasus ini ditangani penyidik Polres Manggarai Barat, namun malah jalan di tempat tanpa progres berarti.

Yohanes Suherman pun mendesak Kapolres Manggarai Barat, agar segera tindak lanjut laporan dugaan pemalsuan dokumen tersebut.

"Kami minta Polres Manggarai Barat untuk tidak mempermainkan kami. Kasus ini sudah memasuki satu tahun empat bulan," tuturnya, di Labuan Bajo, Kamis (1/2/2018).

Menurut dia, sesuai aturan hukum maka apabila sudah ada 2 (dua) alat bukti, tentu sebuah proses hukum bisa ditindaklanjuti.

"Dua alat bukti sangat cukup. Saya bilang, ini laporan dugaan pemalsuan sudah memiliki dua alat bukti. Tapi sampai saat ini, persoalan ini belum juga dilanjutkan," tegas Yohanes Suherman.

Ia pun mempertanyakan, apakah hasil laboratorium forensik Polri Cabang Denpasar yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polres Manggarai Barat, tidak valid. Sehingga alasan itu pula yang menyebabkan kasus ini tak diproses lebih lanjut.

"Harapan saya untuk Polres Manggarai Barat, agar tegakkan keadilan seadil-adilnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," tandasnya.

Yohanes Suherman kemudian menjelaskan, kasus ini berawal dari adanya dugaan pemalsuan tanda tangan atas nama Kepala Desa Persiapan Batu Cermin, Petrus Ga, dengan Lili Ngabut alias Hilda Ngabut, dalam surat jual beli sebidang tanah dari Fabiola Ngabut kepada Susana Trisno, tertanggal 7 September 1998.

Ia berharap kasus ini mendapat perhatian serius dari Polres Manggarai Barat. Bahkan, Yohanes Suherman pun sudah bersurat kepada Presiden RI Joko Widodo, Mahkamah Agung, Menteri Agraria dan Tata Ruang RI serta Komisi Yudisial RI, guna mendapatkan keadilan dalam kasus ini.

Reporter: Ito Umar

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar