Diduga Lakukan Tindakan Insubordinasi, Kapolres Mabar Harus Ditindak

Jumat, 04 Agustus 2017 | 08:20 WIB
Share Tweet Share

Petrus Selestinus. [Istimewa]

[LABUAN BAJO] Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, memberi catatan khusus soal kasus dugaan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Sernaru, Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, pada tanggal 2 Agustus 2017 lalu, yang diduga melibatkan oknum polisi di Polres Manggarai Barat.

Advokat PERADI ini menilai, kasus tersebut merupakan jenis kejahatan konvensional. Bukan itu saja, kasus ini juga disebutnya sebagai tindakan insubordinasi kepada Presiden, sehingga Kapolres Manggarai Barat harus ditindak tegas.

Dikatakan kejahatan konvensional, jelas Petrus Selestinus, karena kejahatan seperti ini hanya bisa dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, yang memiliki pengaruh jabatan, kemampuan dan punya nyali besar, melalui kerja sama tiga pihak yaitu, pengelola SPBU, pedagang sebagai penadah dan oknum penegak hukum sebagai backing.

"Sebuah sumber di NTT menyebutkan bahwa bisnis hitam penimbunan BBM di NTT diduga melibatkan oknum kepolisian di setiap kabupaten di NTT secara berantai karena budaya setor dari anak buah kepada atasan masih kuat," ucapnya, melalui keterangan tertulis yang diterima indonesiakoran.com, Jumat (4/8/2017).

Ia menyebut, masyarakat NTT resah karena maraknya praktik penimbunan BBM jenis premium dan solar, sehingga merugikan masyarakat.

Anehnya, demikian Petrus Selestinus, Pimpinan Polri di kabupaten dan provinsi di NTT jarang melakukan penindakan.

"Meskipun (Pimpinan Polri) tahu praktik penimbunan BBM tetapi didiamkan, sehingga publik beranggapan sikap diam aparat hukum karena praktik penimbunan BBM merupakan sumber pendapatan lain di luar gaji resmi dari negara," ujarnya.

Masyarakat, lanjut Petrus Selestinus, jarang mendengar oknum-oknum penimbun BBM diproses hukum.

"Karena itu, publik menduga peran backing dalam kejahatan penimbunan BBM menjadi faktor penyebab kejahatan penimbunan BBM sulit diungkap secara hukum," tandas Petrus Selestinus.

Ia menambahkan, peristiwa pengisian BBM langsung ke beberapa drum di atas mobil dinas unit Dalmas Polres Manggarai Barat di SPBU Sernaru, Manggarai Barat, saat tengah malam atau Pukul 01.15 WITA dengan pengawalan beberapa anggota Polres Manggarai Barat, sebagaimana dilansir beberapa media online, semakin menguatkan keyakinan publik.

Keyakinan publik itu adalah, unsur oknum penegak hukum ikut terlibat dalam bisnis gelap BBM memang benar terjadi, kalau diusut secara fair dan transparan oleh Pimpinan Polri di provinsi dalam hal ini Kapolda NTT dan Irwasda Polda NTT.

"Ini bukan saja kejahatan, tetapi juga merupakan tindakan insubordinasi, karena secara hukum Pimpinan Polri bertanggung jawab langsung kepada Presiden," tegasnya.

Atas dasar itu, menurut Petrus Selestinus, Kapolda NTT dan Irwasda perlu mengambil tindakan tegas terhadap Kapolres Manggarai Barat, jika terbukti terlibat dalam permainan bisnis penimbunan BBM dalam jumlah besar.

Reporter: Alfrendolino
Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar