Gugatan Anggota DPRD Mabar Keok di PN Labuan Bajo

Kamis, 03 Agustus 2017 | 18:56 WIB
Share Tweet Share

Antonius Ali. [foto: indonesiakoran.com/alfrendolino]

[LABUAN BAJO] Pengadilan Negeri (PN) Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, menggelar sidang putusan atas perkara perdata Nomor 05/PDT.G/2017/PN-LBJ, di Kantor PN Labuan Bajo, Rabu (2/8/2017) sore.

Dalam perkara ini, Hendrik Hadirman yang juga anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat tampil sebagai penggugat.

Dalam materi gugatannya, Hadirman menggugat Vinsensius Marus terkait kepemilikan sebidang lahan seluas 995 meter persegi di Labuan Bajo, tepatnya di Lengkong Bune, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

Dalam perkara ini, gugatan Hadirman justru keok. Sebab dalam amar putusannya, Majelis Hakim PN Labuan Bajo menolak gugatan tersebut.

"Dalam amar putusannya, Majelis Hakim intinya mengatakan bahwa gugatan yang dilayangkan penggugat tidak dapat diterima karena alasan subyek tergugat tidak lengkap, yakni tidak turut menggugat BPN Kabupaten Manggarai Barat," kata kuasa hukum tergugat, Antonius Ali, SH, MH, di Labuan Bajo, Kamis (3/8/2017) siang.

Sidang ini dipimpin langsung oleh Hakim Ketua I Gede Susila Gunyasa, SH, dan Hakim Anggota Putu Lia Puspita, SH, MHum dan Widana Anggara Putera, SH, MHum.

Antonius Ali menambahkan, subyek tergugat dalam perkara ini tidak lengkap karena masih ada pihak lain yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai Barat dan fungsionaris adat Nggorang.

"Seharusnya, BPN dan fungsionaris adat Nggorang ikut digugat dalam perkara ini. Karena tidak ikut digugat, maka objek gugatan dalam perkara ini kabur alias tidak jelas karena secara nyata tergugat tidak menguasai tanah dengan luas dan batas - batas sebagaimana didalilkan penggugat," ujar Antonius Ali.

Sementara itu, tergugat Vinsensius Marus mengatakan, lahan miliknya di Lengkong Bune, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, seluas 995 meter persegi.

"Saya punya bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah Nomor 147 Tahun 1992. Sementara Hendrik Hadirman tidak memiliki sertifikat," pungkas Vinsensius Marus.

Reporter: Alfrendolino
Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar