MSI Tour Nekat Jual Paket Umrah Tanpa Miliki Izin

Kamis, 26 Desember 2019 | 21:45 WIB
Share Tweet Share

Tim Satgas dari Kemenag saat menggelar sidak di kantor MSI Tour

[SOREANG, INDONESIAKORAN.COM] Tim Satgas Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) mendapati Biro Perjalanan Wisata (BPW) yang tidak memiliki izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) tapi menerima paket pendaftaran umrah, yakni MSI.

Temuan ini diperoleh dalam proses inspeksi mendadak (sidak) di wilayah Soreang, Bandung, Kamis (26/12/2019).

Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Jabar Ajam Mustajam mengatakan, sidak kali ini menjadi bagian dari sosialisasi yang akan dilakukan secara simultan ke BPW yang belum punya izin sebagai PPIU.

Dari sidak ini, lanjut Ajam, diketahui bahwa MSI setidaknya melakukan tiga pelanggaran. Yaitu, penyalahgunaan izin BPW untuk menerima pendaftaran umrah, belum memiliki izin sebagai PPIU, dan menerima pendaftaran haji furada padahal bulan PIHK.

Ajam meminta MSI untuk menghentikan penerimaan pendaftaran umrah sampai punya izin PPIU. Juga menurunkan segala atribut dan info paket perjalanan umrah.

"Saya minta ini segera dihentikan. Kita monitoring hingga dua minggu ke depan. Jika belum ada tindaklanjut, akan ada tindakan dari pihak berwenang," kata dia seperti dalam keterangan tertulis, Kamis (26/12/2019).

Selain ke MSI, sidak dilakukan juga ke RT yang berkantor di Kota Bandung. Tim satgas yang dipimpin oleh Inspektur Wilayah Satu Kemenag Kusoy mendapati bahwa RT juga tidak punya izin sebagai PPIU. Oleh Tim Satgas, RT diminta menghentikan kegiatannya menerima pendaftaran umrah.

Sidak hari ini digelar serentak di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. Sidak di Sulsel digelar pada 23 Desember 2019. Berikutnya, sidak akan dilakukan di DI Yogyakarta, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

"Ini sosialisasi. Dan akan kita lakukan ke semua BPW yang belum punya izin PPIU. Kalau tidak ditindaklanjuti, akan ada aksi," lanjutnya.

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim selaku Ketua Tim Satgas, dalam kesempatan tersebut menjelaskan, sebagai Biro Perjalanan Wisata atau BPW, MSI sudah clear tapi tidak punya izin PPIU.

Maka dari itu MSI tidak bisa memberangkatkan umrah, apalagi haji dan haji furada, sehingga ada delik pidananya. Satgas masih beri waktu bagi biro wisata untuk menutup usaha ilegalnya sampai memiliki izin sebagai PPIU.

Menurut Arfi, pasal 122 UU 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengatur, setiap orang yang tanpa hak bertindak sebagai PPIU dengan mengumpulkan dan atau memberangkatkan jemaah umrah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp6 miliar.

"Kita akan pantau satu bulan ke depan, jika masih melanggar, kita tegakkan aturan," tegasnya.

Editor: Jefri


Berita Terkait

Komentar