Kapal Pencuri Ikan Bisa Dihibahkan ke Nelayan

Selasa, 19 November 2019 | 16:36 WIB
Share Tweet Share

Peledakan Kapal pelaku pencurian ikan. Sumber: eco-business.com

Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk menghibahkan kapal-kapal sitaan dari para pelaku pencurian ikan kepada nelayan. Salah satu syaratnya adalah kapal-kapal tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht.

“Kami harapkan kapal ini ada gunanya, ada manfaatnya. Nanti diputuskan kapal-kapal yang sudah inkrah, arah mau gimana, akan diserahkan ke mana, misalnya untuk dihibahkan ke nelayan,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Menteri Kelautan dan Perikanan seusai rapat di Kementerian Koordinator Bidang Maritim menjelaskan, saat ini ada sekitar 72 kapal yang sudah dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 45 kapal dalam kondisi baik, 6 kapal harus dimusnahkan, dan sisanya dalam kondisi kurang baik.

Edhy Prabowo juga mamaparkan, pemerintah masih mempertimbangkan penerima hibah kapal tersebut mulai dari nelayan, koperasi, pemerintah daerah, hingga kampus untuk kebutuhan pelatihan akademisi.

Jika telah dihibahkan, pemerintah tetap akan melakukan pemantauan agar kapal-kapal tersebut tidak dijual kembali kepada pemilik awal yang telah melakukan pelanggaran hukum di wilayah laut RI.

Selain kapal yang sudah inkrah, menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, pemerintah juga membahas solusi untuk kapal-kapal eks perusahaan asing yang mangkrak di pelabuhan.

“Masih banyak kapal eks asing. Itu harus ada jalan keluarnya supaya tidak memenuhi tempat,” jelas Edhy.

Ia juga menyampaikan, ada juga kapal yang dipesan oleh pengusaha, namun saat tiba di tanah air aturannya berubah sehingga kapal tersebut tidak bisa melaut. Menteri Kelautan dan Perikanan berharap kapal-kapal yang masih dalam kondisi bagus, akan lebih baik dimanfaatkan untuk nelayan.

Rapat yang dipimpin Menko Maritim Luhut B Pandjaitan tersebut dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Editor: Iman Febri


Berita Terkait

Komentar