Tolak Ahok, Serikat Pekerja Diminta Pisahkan Urusan Bisnis dan Politik

Selasa, 19 November 2019 | 00:51 WIB
Share Tweet Share

Basuki Tjahaja Purnama

[JAKARTA, INDONESIAKORAN.COM] Penolakan serikat pekerja Pertamina terhadap Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hangat diberitakan. Hal ini lantaran serikat pekerja menolak secara terang-terangan terhadap Ahok.

Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus BUMN Arya Sinulingga meminta serikat pekerja untuk tidak terburu-buru menilai Ahok.

"Serikat pekerja gini, saya sih clear ini kan bisnis. Jangan bawa politik lah ke urusan bisnis jadi kita minta kita harapkan teman-teman serikat pekerja lihat dulu Pak Ahok masuk di mana, lihat dulu pekerjaannya," ujar dia di Jakarta, Senin (18/11/2019).

Selain itu dia juga meminta serikat pekerja memcampur adukan masuknya Ahok ke BUMN ke dalam ranah politik.

"Dan kan yang namanya korporat terukur lah keberhasilannya dan sangat gampang kalau korporat untung enggak ini rugi atau enggak kelihatan angka-angkanya kalau korporat. Jadi saya pesan teman-teman pekerja jangan bermain politik. Apakah mereka mau urusan politik masuk dalam urusan bisnis mereka," jelas dia.

Arya juga meminta agar serikat pekerja melihat persoalan masuknya Ahok ke BUMN dari sisi profesional.

"Mereka siap gak, apakah nanti siap urusan politik dibawa-bawa ke urusan personal. Mereka saja enggak mau kok, di satu sisi mereka ngomong profesional tapi ketika ngomong yang lain mereka masuk politik. Jangan lah. Ayolah karyawan serikat pekerja Pertamina, tapi kan juga banyak banget ya," tandas dia.

Rencana masuknya Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi polemik panjang. Terakhir, Ahok ditolak secara terang-terangan oleh Serikat Pekerja Pertamina.

Staf Khusus BUMN Arya Sinulingga mengatakan jika sebenarnya Ahok belum tentu akan masuk ke Pertamina. Sehingga seharusnya tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan dari serikat pekerja di perusahaan plat merah tersebut.

"Belum tentu juga (Ahok ke Pertamina)," ujar dia di Jakarta, Senin (18/11/2019).

Menurut dia, memang baru kali ini Kementerian BUMN memberitahukan kepada publik terkait sosok yang akan masuk dalam jajaran pejabat di BUMN. Hal ini juga untuk melihat respon dari masyarakat.

"Baru kali ini ada proses perekrutan komisaris atau Dirut BUMN lewat ngomong ke publik. Enggak pernah memang kamu tahu biasanya sudah RUPS-LB saja. Tiba-tiba muncul. Kalau ini enggak, ada proses publik artinya ada uji publik terjadi itu yg memang keinginan Pak Erick supaya publik tahu ini siapa yang namanya perusahaan-perusahaan yang cukup pengaruh terhadap publik, maunya seperti itu," jelas dia.

Selain itu, Arya juga meminta agar serikat pekerja Pertamina tidak mengkaitkan masalah rencana masuknya Ahok ke BUMN dalam urusan politik. Sebab hal ini merupakan murni demi kepentingan bisnis perusahaan plat merah itu sendiri.

"Serikat pekerja gini, saya sih clear ini kan bisnis, jangan bawa politik lah ke urusan bisnis," tandas dia.

Editor: Fadli


Berita Terkait

Ekonomi

Penempatan BTP Tidak Langgar Aturan

Jumat, 22 November 2019
Ekonomi

Ahok Resmi jadi Komisaris Utama Pertamina

Senin, 25 November 2019

Komentar