Togar: Waspada! Fintech Bisa Ancam Stabilitas Keamanan Nasional

Selasa, 27 November 2018 | 21:55 WIB
Share Tweet Share

Calon anggota DPRD Provinsi Bali Dapil Kota Denpasar dari Partai Golkar, Togar Situmorang. [foto: indonesiakoran.com/ san edison]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Keberadaan perusahaan finansial teknologi (fintech) terus menuai sorotan. Fintech merupakan teknologi baru dan inovasi yang bertujuan untuk bersaing dengan metode keuangan tradisional dalam penyampaian layanan keuangan.

Sorotan misalnya datang dari advokat kawakan sekaligus pengamat kebijakan publik, Togar Situmorang, SH, MH, MAP. Pria kelahiran Jakarta ini secara khusus mengingatkan adanya ancaman kejahatan siber (cyber crime) hingga potensi gangguan keamanan nasional, yang bisa ditimbulkan fintech.

"Kita jangan terlena dengan fintech. Harus tetap waspada. Sebab ini bisa menjadi ruang kejahatan siber yang serius dan mengancam stabilitas keamanan nasional jika ada penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi pengguna atau konsumen secara massif," kata Togar Situmorang, di Denpasar, Selasa (27/11/2018).

Baca Juga:
Togar Situmorang Optimis Melenggang Mulus ke DPRD Bali, Karena Ini

Togar Situmorang yang berjuluk 'Panglima Hukum' ini bahkan tidak setuju dengan keberadaan fintech yang begitu leluasa melakukan praktik bisnis pinjam - meminjam secara online. Apalagi dalam prosesnya, fintech mengumpulkan data pribadi calon pengguna dan penggunanya.

Padahal sejatinya dalam operasionalnya, fintech layaknya rentenir online. Bahkan, menurut Togar Situmorang, fintech bisa lebih berbahaya dari rentenir konvensional. Sebab fintech punya akses tak terbatas ke data pribadi penggunanya.

"Misalnya identitas kependudukan seperti nomor KTP, alamat, dan lainnya. Hingga akses ke data-data di smartphone penggunanya seperti seluruh nomor kontak (phone book) dan bahkan bisa masuk ke akun media sosial," ujar Togar Situmorang, yang juga calon anggota DPRD Provinsi Bali nomor urut 7 Dapil Kota Denpasar dari Partai Golkar ini.

Baca Juga:
Togar Situmorang Komit Bela Rakyat Kecil Tanpa Imbalan

Jika data pribadi masyarakat Indonesia ini bocor, apalagi hingga dikuasai pihak asing untuk melakukan kejahatan siber, Togar Situmorang menyebut, hal itu akan menjadi ancaman serius bagi stabilitas keamanan nasional.

"Fintech ini dari segi keamanan data sangat lemah, bahkan hampir tidak ada. Data penguna ini bisa dimanfaatkan, dikloning dan disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab," tegas pemilik Law Firm Togar Situmorang & Associates ini.

Ketika data pribadi pengguna layanan fintech ini bocor sepeti kasus bocornya data pribadi pengguna Facebook belum lama ini, imbuhnya, maka kelemahan fintech ini bisa menjadi celah keamanan siber yang luar biasa. Sebab data pribadi ini menyangkut keamanan warga negara dan kedaulatan bangsa.

"Maka persoalan fintech ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. BIN (Badan Intelijen Negara), Badan Siber dan Sandi Negara (BASAN) dan KemenkumHAM harus turun tangan juga memastikan bahwa fintech ini aman," desaknya.

Baca Juga:
Togar Situmorang: Anak Muda Jangan Jadi Generasi Penyebar Hoaks

Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Bali itu menambahkan, sesuai amanat Pasal 85 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2006, data pribadi warga harus dilindungi oleh negara.

Di sisi lain, kondisi ancaman penyalahgunaan data pribadi pada layanan fintech, diperparah dengan pengguna yang juga kerap abai dengan persyaratan persetujuan akses data pribadi ketika menggunakan layanan fintech.

Sebenarnya, dengan meminjam uang secara online di fintech, konsumen seperti tidak mendapat perlindungan. Apalagi tidak ada kontak langsung dengan perusahaan yang sering juga alamatnya tidak jelas.

"Jadi pengguna fintech ini sangat rawan dari sisi perlindungan konsumen. Misalnya saat ada permasalahan seperti telat bayar, pihak fintech juga melakukan penagihan dengan cara tidak wajar, intimidasi hingga pelecehan seksual," tegasnya.

Baca Juga:
Nahkodai GNPK-RI Bali, Togar Komit Bantu KPK Babat Koruptor

Menurut Ketua Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI) Kota Denpasar ini, perusahaan fintech yang melakukan kejahatan pada konsumen seperti mengakses data pribadi pengguna ataupun melakukan penagihan dengan cara intimidasi dan di luar ketentuan serta kewajaran, bisa dituntut secara hukum.

"Sebab hal itu masuk dalam kategori kejahatan siber, sehingga salah satunya bisa dijerat dengan UU ITE," kata Togar Situmorang, yang tengah menyelesaikan Disertasi Doktoral pada Progam S-3 Ilmu Hukum Universitas Udayana.

Untuk menyikapi berbagai kondisi itu, Togar meminta masyarakat menahan diri dengan tidak meminjam uang secara online dan tidak menggunakan layanan pinjaman online maupun berinvestasi di perusahaan fintech. Harus ada regulasi yang lebih jelas dan ketat terlebih dahulu, khususnya terkait perlindungan data pribadi konsumen.

"Tunggu aturan jelas dan sosialisasi pemerintah soal fintech ini, agar tidak menyesal dan menjadi korban kejahatan siber," pinta Togar Situmorang.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar