Sudikerta: Pembangunan Bandara Buleleng Jangan Dipolitisir

Senin, 12 Maret 2018 | 07:04 WIB
Share Tweet Share

Calon Wakil Gubernur Bali Nomor Urut 2, Ketut Sudikerta (kanan), didampingi Calon Wakil Bupati Gianyar Nomor Urut 1, Pande Maharani, serta Ketua Koalisi Rakyat Bali AA Bagus Adhi Mahendra Putra, saat berdialog dengan warga Tempekan Batu Intan, Banjar Tubuh, Desa Batu Bulan, Gianyar, Minggu (11/3/2018) malam. [foto: indonesiakoran.com/ san edison]

[DENPASAR] Calon Wakil Gubernur Bali Nomor Urut 2, Ketut Sudikerta, meminta semua pihak untuk tidak mempolitisir rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara, yang dirancang akan dibangun di Buleleng.

Menurut dia, pembangunan Bandara Buleleng ini sudah sejak lama digulirkan dan bahkan sudah diatur dalam Perda Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali.

Bukan itu saja, kehadiran bandara komersial kedua di Bali itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bali sekaligus mengantisipasi terjadinya kondisi istimewa di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang sudah ada saat ini.

Sudikerta menegaskan hal tersebut, usai berdialog dengan warga Tempekan Batu Intan, Banjar Tubuh, Desa Batu Bulan, Gianyar, Minggu (11/3/2018) malam.

Sudikerta yang didampingi Ketua Koalisi Rakyat Bali AA Bagus Adhi Mahendra Putra, pada kesempatan tersebut juga menyaksikan Deklarasi Kebulatan Tekad Warga Tempekan Batu Intan untuk memenangkan Mantra-Kerta pada Pilgub Bali 2018 serta pasangan Tjokorda Raka Kerthiyasa dan Pande Maharani di Pilkada Gianyar 2018.

"Persoalan Bandara Buleleng, itu adalah program untuk kepentingan masyarakat. Ini sudah diperjuangkan dari dulu, tetapi tidak pernah terwujud," ucapnya.

Sudikerta sendiri sudah menyatukan dua investor yang telah membuat kajian terkait pembangunan bandara ini. Kedua investor tersebut sepakat, bahwa bandara ini memang harus dibangun.

"Kita tunggu keputusan pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat anggap tidak perlu, dari sisi mananya? Faktanya kita butuh bandara lagi untuk antisipasi sesuatu terjadi dengan Bandara Ngurah Rai," tegas Sudikerta, yang memang sejak awal ditugaskan Gubernur Bali Made Mangku Pastika untuk mengawal rencana pembangunan Bandara Buleleng ini.

Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan Menteri Perhubungan RI, terkait pro kontra yang terekam dalam sepekan terakhir.

"Menteri Perhubungan saya tanya, tetap berjalan kok," tandasnya.

Sudikerta pun berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan Bandara Internasional Bali Utara itu. Soal lokasi pembangunan bandara, ia mengaku itu bukanlah hal yang paling penting.

"Saya akan terus mendorong. Entah di barat, entah di timur. Entah di Laut, entah di darat. Entah di tempat lain, sepanjang memang ada alternatif lain, sepanjang ada komitmen dari kita mewujudkan pembangunan bandara itu," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Sudikerta juga meminta semua pihak untuk tidak mempolitisir, misalnya dengan mengiatkan rencana pembangunan bandara ini dengan Pilgub Bali 2018.

"Jangan dibawa ke politis lah. Kalau mau maju, siapkan program yang nyata. Bertarung dengan sportif. Jangan program yang pro rakyat seperti pembangunan bandara ini, dimainkan ke politik," tegas Sudikerta.

Ia meminta agar pertarungan pada Pilgub Bali 2018 ini lebih bermartabat, dengan adu program.

"Ayo adu program. Masyarakat itu akan melihat program. Dan program kami jelas. Saya berkomitmen mendorong bandara di utara ini terwujud. Di mana pun itu tidak masalah, sepanjang untuk kepentingan masyarakat kita," ucapnya.

Ia juga mengajak agar jangan sampai program - program yang pro rakyat, malah dibuat seolah - olah tidak baik.

"Jangan program pro rakyat dipakai untuk isu yang tidak bagus. Yang harus diingat, Bali ini butuh maju, berkembang. Kalau mau seperti itu, ayo kita adu program, jangan adu fitnah. Jangan juga program yang pro rakyat malah diisukan tidak baik," ajak Sudikerta.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar